Foto : Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bako Humas) |
Kamis, 12 September 2024.
Jakarta - Polri memaparkan strategi pengamanan penyelenggaraan Pilkada serentak 2024. Hal tersebut disampaikan dalam Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bako Humas) yang digelar hari ini, Selasa (10/9/2024).
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, acara Bako Humas sangat penting. Sebab di era saat ini adalah kolaborasi bukan kompetisi.
"Tentu Bako Humas merupakan bagian daripada komunikasi strategis yang penting. Kita ketahui pernah mengalami yang tanpa kita prediksi yaitu Covid-19. Tanpa kolaborasi tentu tidak terselesaikan dengan cepat dalam penanganan khususnya terkait persoalan bangsa," kata Trunoyudo.
Saat ini, kata Trunoyudo, Indonesia akan menghadapi pesta demokrasi pemilihan kepala daerah serentak usai penyelenggaraan pilpres dan pileg.
"Tentu demokrasi hal yang diamanatkan dalam undang-undang dalam satu frame baik pancasila, uud 45, bhinneka tunggal ika dan NKRI. Ini dilegalkan artinya secara konstitusi diatur masyarakat kita punya hak untuk memilih dalam rangka mengubah nasib masing-masing dalam hal memilih pimpinan daerahnya. Polri tidak bisa bekerja sendiri dan ini adalah hal yang kolaboratif," ujarnya.
Pada kesempatan ini, Trunoyudo membacakan amanat Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho dengan tema 'Strategi Polri Dalam Rangka Pengamanan Pilkada 2024 Guna Terciptanya Situasi Aman dan Kondusif'.
"Pilkada menjadi tonggak penting dalam agenda demokrasi indonesia dimana masyarakat secara langsung memilih pemimpin untuk daerah mereka," katanya.
Namun setiap pilkada tidak hanya ajang politik, tetapi juga menguji kestabilitas keamanan suatu daerah. Polri sebagai garda terdepan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat memiliki peran sentral untuk memastikan bahwa proses pilkada berjalan lancar, aman dan kondusif.
"Tahun 2024 menandai momen krusial bagi Polri menghadapi pilkada dimana tantangan keamanan semakin kompleks dgn adanya dinamika sosial dan politik yang berkembang sangat cepat," ujarnya.
Trunoyudo menjelaskan, untuk mengantisipasi berbagai potensi ancaman, Polri telah menyiapkan strategi yang terukur. Salah satu pilar strategi ini adalah penguatan pengamanan sejak tahap pra pilkada, dimana dalam tahap pilkada yang pernah dilaksanakan sering muncul konflik antar pendukung calon, penyebaran hoaks dan potensi gangguan keamanan lainnya.
Lebih lanjut, mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini menyampaikan Polri meningkatkan patroli dan pengawasan yang tidak hanya di dunia nyata, tetapi juga di dunia maya secara intensif serta berkoordinasi yang erat dengan instansi terkait.
"Untuk mencegah potensi terjadi kerusuhan dan gangguan keamanan lainnya sebelum berkembang jadi masalah yang lebih nyata dan besar," ucapnya.
Ia menambahkan, Polri juga melakukan pendekatan dan keterlibatan aktif dengan berbagai elemen masyarakat seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan organisasi kemasyarakatan yang menjadi kunci membangun dukungan publik secara luas terhadap upaya menjaga keamanan selama pilkada.
Polri, ujarnya, juga selalu berupaya menciptakan kesadaran tentang pentingnya menjaga perdamaian dan ketertiban selama proses demokrasi berlangsung. Peningkatan kualitas personel juga menjadi fokus utama dalam persiapan polri menghadapi pilkada 2024 dgn melakukan pelatihan intensif dan simulasi situasi darurat.
"Polri memastikan bahwa setiap personelnya menghadapi berbagai tantangan yang mungkin akan terjadi mulai dari pengamanan pemungutan suara, hingga penanganan konflik sosial serta meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung operasional keamanan," katanya.
Trunoyudo mengatakan, sistem pemantauan digital, analisis data dan penggunaan aplikasi mobile memungkinkan Polri untuk merespons secara cepat dan efektif terhadap perkembangan situasi di lapangan serta mengkoordinasikan lintas sektoral dengan instansi terkait lainnya.
Menurut Trunoyudo, tugas pengamanan pilkada bukan hanya tugas Polri tetapi juga menjadi tanggungjawab seluruh elemen bangsa.
"Polri telah melakukan pemetaan melalui indeks potensi kerawanan pilkada sebagai dasar melaksanakan operasi. Mantap Praja dan Satgas Nusantara Cooling System untuk menjaga situasi aman, damai dan kondusif selama tahapan pemilu dan pilkada serentak di 2024," katanya.
Polri juga melakukan deklarasi pemilu bersama dan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan langkah-langkah implementasi kepolisian berbasis wilayah yang dikenal dengan istilah Asta Siap, dengan maksudnya 8 persiapan yang dijadikan acuan pemolisian berbasis dampak melalui satuan tugas terpadu.
"Antara lain siap peranti lunak, siap posko, siap personel, siap latihan pra operasi, siap sarana dan prasarana, siap anggaran, siap masyarakat, siap terhadap kondisi kambtibmas," katanya.
Melalui upaya kolaboratif dengan berbagai pihak terkait, lanjut Trunoyudo, Polri menunjukan komitmen yang kuat menghadirkan proses demokrasi yang berkeadilan, aman dan bermartabat bagi seluruh masyarakat indonesia pada saat Pilkada nanti.
"Saya berharap kegiatan ini dapat dijadikan momentum untuk terus memperkuat hubungan antara Polri dan semua pihak kementerian, lembaga, badan dan stakeholders lainnya," ucapnya.
(Red/Icha)