.jpg) |
| Foto : Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang |
Rabu, 6 November 2024.
Tangerang- Menindak lanjuti pemberitaan pada media online 5 November kemarin, Dengan tidak dianggap pentingnya data dalam perencanaan pembangunan, Deden Umardani Dewan Faksi PDIP menerangkan bahwa yang terjadi saat ini adalah wilayah dengan jumlah penduduk yang padat justru kekurangan sekolah negeri, sementara sebaliknya wilayah dengan jumlah penduduk lebih sedikit memiliki lebih sekolah. Selasa (5/11/2024).
Seperti di Kecamatan Solear penduduknya 80 ribu jiwa lanjut dia, saat ini sudah terdapat 7 SMP Negeri. Tapi kecamatan dengan penduduk jauh lebih padat seperti Cikupa dengan penduduk 250ribu hanya memiliki 5 SMP negeri saja.
“Bahkan Kecamatan Panongan dengan 150ribu penduduk hanya terdapat 3 SMP negeri. Ada sangat kekurangan SMP Negeri di banyak kecamatan tapi ada kecamatan yang berlebih” tegas Deden.
Selain di tingkat SMP, Deden juga menuturkan bahwa persoalan yang sama terjadi pada tingkat Sekolah Dasar.
Tidak meratanya fasilitas pendidikan ini pun dinilai sangat mengkhawatirkan, karena membuat anak-anak yang seharusnya mendapatkan pendidikan dasar gratis sesuai amanat UUD 1945, justru tidak dapat menikmatinya.
“Contoh Desa Talagasari Kecamatan Cikupa dengan penduduk 17 Ribu hanya memiliki 1 SD Negeri, Desa Sukadamai 15 Ribu hanya memiliki 1 SD Negeri, tapi Desa Bojong Kecamatan Cikupa penduduk 10 Ribu memiliki SD negeri sampai 5″ katanya.
Ia menganggap bahwa sudah seharusnya kekurangan fasilitas pendidikan Negeri ini, dijawab cepat dengan segera menjalankan amanat UUD 1945 secara utuh, yaitu menggratiskan sekolah-sekolah swasta dengan memberi Biaya Operasional Sekolah bagi sekolah swasta,”sehingga semua anak anak kita mendapatkan pendidikan dasar gratis” ujar Deden.
Selain masalah pemerataan pendidikan, Deden pun menyoroti persoalan ratusan Sekolah Dasar yang berpotensi untuk digugat oleh masyarakat.
Pihaknya menyayangkan dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, yang terkesan tidak serius menghadapi persoalan ini, padahal menyangkut keberlangsungan aktifitas pendidikan anak-anak bangsa.
“Belum ada upaya kuat untuk penyelesaian masalahnya, kemarin kami di Banggar sudah meminta pihak eksekutif untuk segera melakukan langkah serius menyelesaikan hal tersebut” katanya.
“Belum menganggap penting hal pendidikan itu intinya” tandas anggota Dewan dari Fraksi PDIP itu.
.jpg)
Di tempat berbeda, Saidi Selaku ketua LSM Pemerhati Kebijakan dan Peran Rakyat Untuk Tanah Air (PIK RATA) menyampaikan Semua Data – data yang kami miliki, coba kita investigasi terlebih dahulu, adapun langkah LSM PIK RATA kedepannya untuk sarana dan prasarana pendidikan di kabupaten Tangerang kita sesuaikan hasil investigasi dengan data, itu yang akan menentukan langkah kita. Ujarnya
“Setelah saya perhatikan hasil temuan kawan – kawan PIK RATA, menarik untuk di tindak lanjut, betul kata Dewan PDIP, kita tinggal sesuaikan, mana saja yang realisasi dan yang tidak realisasi, pungkas Saidi.
(Red)
.jpg)
