 |
| Foto : sejumlah Aktivis Kabupaten Tangerang |
Senin, 10 Februari 2025.
KABUPATEN TANGERANG - Hari ini Pemkab Tangerang kumpulkan puluhan Kepala Desa, dan bertempat di Pendopo Bupati termasuk yang diminta hadir adalah Kepala Desa Kohod Kecamatan Pakuhaji Arsin Bin Asip.di tengah gempuran Issue yang mengatakan jika Kades Kohod selama ini menghilang.
"Tapi untuk Kades Kohod Arsin belum tahu datang atau tidak," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang H.Yayat Rohiman.
Saat disinggung dalam rangka apa ini Dinas memangil puluhan Kepala Desa, H.Yayat Rohiman terkesan Engan menjelaskan, hanya mengatakan acara hari ini hanya untuk pembinaan para kades. "Pembinaan saja," ucapnya.
Sementara itu dari obrolan warung kopi, tampak sejumlah Aktivis Kabupaten Tangerang sedang asyik membicarakan terkait persoalan pencairan ganda APBDes tahun anggaran 2024 yang melibatkan sejumlah pihak, serta terbongkarnya peran Kades Arsin dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang dan munculnya Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di atas laut di Desa Kohod.
Tampak para Ketua LSM berdiskusi dan berdialog dengan menyediakan nama Arsin sebagai Kades Kohod yang kian menjadi sorotan setelah sebelumnya ia tampil membela keberadaan pagar - pagar bambu yang kontroversial itu. Hingga belakangan Kades Arsin dianggap menghilang dari rumah dan kantornya, juga mangkir dari pemanggilan polisi(red. Bareskrim)
Taslim Wirawan SH selaku Ketua LSM Seroja Indonesia kepada Awak Media mengatakan, Bahwa dirinya telah lama menyoroti sepak terjang Kepala Desa Kohod Arsin Bin Arsip dan pagar laut jauh sebelum kasus ini meledak dan menjadi perhatian publik," ungkapnya (10/02/2025)
Bahkan, ada juga warga telah melaporkan 2 kasus yang diduga saling berkaitan erat tersebut sejak Agustus 2024. "Tapi hasilnya Nol," ujarnya
"Sepengetahuan saya, mereka pernah juga melaporkan Kades Arsin yang pertama kali pada Agustus 2024 ke Inspektorat Kabupaten Tangerang, karena diduga bermain di pagar laut dan skema relokasi yang tidak ada payung hukumnya. Dan desakan mereka pada saat itu adalah agar aduannya ditindaklanjuti dan diproses hukum,"katanya
Bahkan mereka juga pernah menggelar aksi ke Pemerintah Kabupaten Tangerang yang berujung audensi. Dalam audensi yang dihadiri Pejabat dan sejumlah Kepala Dinas di Pemerintah Kabupaten Tangerang itu warga menyampaikan telah terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan kepala Desa Kohod Arsin," ungkap Taslim
Arsin dinilai telah membuat skema Relokasi sejumlah warga tanpa dasar hukum yang jelas, kemudian pemagaran dan penerbitan Sertifikat atas tanah laut yang ada di pesisir pantai Desa Kohod karena mengganggu akses nelayan. Atas dasar itu, warga meminta Penjabat Bupati Tangerang agar memberhentikan Kades Kohod. Namun, pertemuan tersebut sepertinya tidak membuahkan hasil. "Diaudensi itu, Pemkab Tangerang justru terkesan berpihak kepada Kades Arsin," kata Taslim .
Pada persoalan tersebut Pemda Kabupaten Tangerang cenderung melindungi Kepala Desa Kohod, hingga kami bersama teman - teman yang lain, seperti LSM Seroja Indonesia, LSM Gerhana, LSM- BP2A2N dan yang lain , sepakat untuk melakukan investigasi mandiri. Dalam investigasi itu kami menemukan sejumlah fakta dugaan keterlibatan adanya Pejabat Daerah di dalamnya," tutur Taslim
Adapun peran Pejabat Pemkab Tangerang adalah menyiapkan payung hukum atas pagar laut tersebut berupa Peraturan Daerah (Perda)," pungkasnya
(Red/Yanto)
