Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

iklan

Iklan

Indeks Berita

Taslim Wirawan Ketum LSM Seroja Indonesia : PJ Bupati Minta Copot Kadis DPMPD Terkait Pencairan Ganda Ke Beberapa Desa

Minggu, 09 Februari 2025 | 10:08 WIB Last Updated 2025-02-09T03:08:58Z


Tangerang - realitanews.co.id | Mengutip dari beberapa media online Ahir Ahir ini diantaranya media suara geram.com dan media Indonesia satu.com, yang menyatakan adanya indikasi Pencairan Dana Desa Ganda.

 

Dengan adanya dugaan pencairan ganda tersebut sudah sangat jelas Kami dari para Aktivis kabupaten Tangerang mempertanyakan wujud dan tanggung jawab Kepala DPMPD sebagai fungsi kepengawasan dan wadah Pemerintahan Desa kabupaten Tangerang, Minggu (9/2/2025).


Atas ketidak becusan kepala DPMPD dalam mengelola pendistribusian Alokasi Dana Desa tersebut, Taslim wirawan meminta agar PJ Bupati kabupaten Tangerang untuk segera  mencopot Yayat Rohiman, Minggu 9 / 2 / 2025



Hal tersebut di rasa sangat  memalukan sekali, di karenakan yang mana  Anggaran Dana Desa tersebut  di buat untuk  bancakan  berjamaah bagi oknum oknum yang tidak bertanggung jawab.


Dan kami meminta kepada Aparat penegak hukum untuk secepatnya  di tindak lanjuti  secara serius permasalahan ini dan buat para pelakunya menerima sangsi yang setimpal, mengingat dampak dari permasalahan ini dapat mengganggu semua kegiatan disemua sektor yang berhubungan dengan Anggaran Dana Desa, dan juga bisa mengakibatkan pencairan Dana Desa bisa di pending atau tidak di cairkan.


Kami berharap Aparat Penegak Hukum  dapat membongkar skandal ini  secara baik dan cepat, agar tabir kebusukan para pencari keuntungan pribadi terkuak terang benderang,


Karna Ahir Ahir ini banyaknya permasalahan yang  selalu memojokan para Aktivis dan Wartawan seolah olah menjadi perongrong dan pengganggu program Dana Desa, tapi sebenarnya siapa  yang bermasalah apakah para oknum itu atau para Aktivis, ibarat kata janganlah kau lempar batu lalu sembunyi tangan.


Dan kami tegaskan, lanjut Taslim Wirawan , andai Bapak PJ Bupati kabupaten Tangerang tidak mau  mendengar suara dari kami para Aktivis kabupaten Tangerang, untuk itu  kami akan melakukan aksi UNRAS atas permasalahan ini.


Terkait adanya Permasalahan Pencairan ganda melalui kegiatan yang menggunakan APBDes 2024, hendaknya pihak APH dan PJ Bupati segera memberikan pernyataan agar kedepan tidak menjadi Presiden buruk bagi kabupaten Tangerang dan masyarakat Kabupaten Tangerang khususnya.(Red/Agi).